bpprd adalah. 19. bpprd adalah

sumutprov. Monitoring dan Sosialisasi Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan PBB-P2 di Desa Teluk Buntal. BBRD. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retibusi DaerahII adalah salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. (BPPRD) Pemerintah Kota Batam, sebagai bentuk sinergi antardua instansi tersebut. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan12. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di BPPRD; 4. B adan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang diberikan kewenangan. Registrasi dan Pembuatan NPWP: Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan registrasi dan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di BPPRD. 571. Saat ini pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembangunan nasional. 2. Objek PBB-KB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor di air. e-SAMSAT Sumut Bermartabat. 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, 13240. Plt Kadisperkim Yusnadi Ferianto dan Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip M Yusuf. 9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Memberi Pengetahuan Terhadap Masyarakat Luas Tentang Perbankan. 7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan. SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin 8. selanjutnya disebut Kepala. adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta meuncurkan logo baru nya. Pasal 3 namely Management of taxes and Regional Levies (BPPRD). Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Bagian Kedua Tugas Pasal 3SAMSAT GERAI adalah tempat pelayanan pajak kendaraan bermotor (bukan merupakan cikal bakal terbentuknya samsat defenitif). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. adalah nomor identitas diberikan kepada obyek pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah untuk didaftarkan di BPPRD. Statistik Pengunjung Web 6 Bulan Terakhir. 500. 9. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPRD adalah Kepala Sadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ku bu Raya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 65 Tahun 2016. 892. 9. Fungsi lain dari BPR adalah sebagai berikut: 1. Pasal 23. MON. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 7. 6. 7. 5. Burlington Bombers Roller Derby (Vermont). Walikota adalah Walikota Batam. DataBadan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. 4. 7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak penerangan. adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang. BPRD. 2. 2. 5. Terlebih lagi untuk mereka yang tinggal desa, mereka masih ragu untuk menyimpan uangnya di bank. 3. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh BPPRD dalam upaya peningkatan Pendapan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung. 6. Revolusi wajah ini terjadi sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 pada tanggal 20 Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016, Dinas. 1. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 6. 3. Tugas. com - Pajak adalah pungutan yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara kepada negaranya. Walikota adalah Walikota Tarakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Membantu pelaksanaan pembinaan dan assistensi perpajakan daerah. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. salah satunya adalah pembangunan pelabuhan, pembangunan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. (2) BPPRD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 6. co, Bandar Lampung – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung baru memasang 102 dari 200 tapping box (alat monitoring transaksi usaha yang dipasang di mesin kasir) pada wajib pajak di 2020. 6. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. Badan Pengelola Pajak dan. Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaanBatam, Radar Kepri-Entah lalai atau ada permainan di BPPRD Batam, karena BPK Kepri menemukan 89 Objek Pajak Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak pada BPPRD yang Berpotensi Memberikan Pendapatan Pajak Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. 6. Kas Daerah adalah Kas Umurn Pemerintah Kabupaten. (2) Keputusan atas permohonan wajib pajak dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terhutang. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. 2. Update. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Indonesia. 053 unit. 000. 6. disingkat BPPRD adalah BPPRD Kot. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 61)Sebagaimana telah diubah dengandengan BPPRD Kota Batam. 33. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkanMobil Pelayanan Keliling adalah kegiatan yang berada di bawah bidang Penagihan dan Keberatan, tujuannya adalah memfasilitasi Wajib Pajak PBB-P2 dalam membayar pajak Mobil dengan mendekatkan tempat pembayaran ke tempat tinggal wajib pajak. 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Palangka Raya. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 374 Total Views. 2 Manfaat Penulisan Laporan 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. Situs Resmi BPPRD BAPENDA Situs Resmi BPPRD Telah Berganti Menjadi bapenda. FACEBOOK : Facebook BPPRD Kota Medan. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. BPRD. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat. 6. Lebih lanjut Suherman menuturkan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh BPPRD adalah sebesar Rp. BPPRD is claimed to be capable of playing its role optimally considering tax on Earth and it has a scope. 13. 5. Pajak daerah tersebut diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan PLN dan. 1. SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Muhammad Idris. 3. Bureau of Police Research and Development. Hasil penelitian menunjukkan hasil penelitian bahwa hasilBPPRD adalah Badan Pengelolaan P ajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah Unit Kerja adalah bagian dari perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program. Selain tujuan utama di atas, ada juga tujuan lain dari rancangan APBD yaitu: Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan. BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya. BPRD. dr. Website resmi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi. BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas. Pembayaran dapat. selanjutnya di singkat BPPRD adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Pajak dan RetribusiDaerah. BBRD. 9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan Hak Atas Tanah danl atau bangunan. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya di singkat BPPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsipenunjang keuangan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tugas: Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan Sub Urusan Pajak Daerah,. Kota Tarakan memiliki luas wilayah 250,80 km² dan sesuai dengan data Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Tarakan berpenduduk sebanyak 239. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, Achmad Fadly. 38. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya di singkat BPPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsipenunjang keuangan. 4. BPPRD adalah Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Pajak Daerah. 5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retibusi DaerahBPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah. BBRD. Nomor Objek Pajak yang untuk selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor identitas objek pajak sebagaiBPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupatcn Mcmpawah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pemungutan Pajak, Retribusi, dan. selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro . 4. 4. Baca Lebih Lanjut. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Upaya yang dilakukan BPPRD untuk mengatasi hambatan bagi pelaku usaha (wajib pajak) yang menolak untuk dipasangkan alat tapping box adalah dengan memberikan sanksi berupa surat teguran, mencabut izin usaha sementara, bahkan mencabut izin usaha permanen. Berikut ini contoh pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi adalah. adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala. logo BPRD DKI Jakarta. Sitirejo II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Mendistribusikan tugas kepada. 008. NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH. Daerah adalah Kota Batam. CO. Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini disusun sebagai persyaratan untuk menyusun Skripsi atau Tugas Akhir dan bukti pelaksanaan Mata kuliah Di Program Sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Salah Satu Inovasi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP). 7. 4. Kuliah Kerja Lapangan ini adalah agar mahasiswa dapat menerapkan basil yang didapat selama belajar di kampus untuk di terapkan di masa yang akan datang yaitu didunia kerja. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Daerah adalah Kota Batam. 6. Lima program prioritas yang telah dirumuskan tersebut, yakni : Pengurangan angka pengangguran dengan memprioritaskan ketatatenagakerjaan, Pendidikan yang mencerdaskan, Pembangunan infrastruktur yang cukup untuk mendukung kenyamanan masyarakat, Penyediaan layanan kesehatan yang mutakhir,dan. 4. 6. Abstract. Luas wilayahnya 6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuanbaik di "KANTOR BPPRD SUMATRA UT ARA". BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya. 11. 2. 8. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan terhadap jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, terdiri dari: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Dengan itu perubahan atas transformasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang dimulai dengan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan serta reformasi tata kerja pegawai akan menjadi fokus utama kita di tahun 2019. Kepala Badan. Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dengan Target. Dapat disimpulkan otonom daerah memiliki hak,. 6. BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 3. Dengan terbentuknya aplikasi ini, data statistik, data kinerja pembangunan, data perencanaan pembangunan maupun data lainnya tersaji dalam satu. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya. 6. Kabupaten Empat Lawang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. 2 mempromosikan, membina, mengawasi dan mengendalikan sertaBPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya. Untuk itu, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan. menurut peraturan tersebut adalah Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di. Namun, jika NJOP-nya kurang dari satu miliar rupiah, maka persentase NJKP-nya sebesar 20%. Kendati jenis pajak daerah beragam, UU PDRD mengamanatkan bahwa daerah dapat tidak memungut suatu jenis pajak yang potensinya dianggap kurang memadai. go. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 10. 6. Kepala BPPRD Kota Ambon Roy de Fretes mengaku, dengan capaian yang diperoleh ini, maka telah melampaui target yang dibebankan pemerintah yakni Rp98 miliar. 8. 7. Tugas utama. Kegiatan ini adalah yang ketiga kalinya dilaksanakan BP Batam, setelah sebelumnya sempat dihentikan pada Bulan Maret 2020 lalu akibat pandemi Covid-19 yang melanda Kota Batam. 35. Jika nilai jual objek pajak lebih dari satu miliar rupiah, maka persentase NJKP-nya adalah 40%. Download WhatsApp dulu,DOWNLOAD DISINI. 5. perijinan dengan BPPRD selaku pemungut pajak. Palangka Raya. Selain ketentuan tersebut, peraturan daerah tentang pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai beberapa.